🐗 Aspek Formal Demokrasi Pancasila Tampak Pada

MenurutS.Pamudji dalam bukunya "Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional", aspek-aspek yang terkandung demokrasi pancasila itu adalah: a. Aspek Formal , yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan, serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat Pengenalan pengertian, dan penjelasan tentang demokrasi Pancasila (DOC) Demokrasi Pancasila | Bintang Andika Pratama - no longer supports Internet Explorer. KumpulanContoh Laporan Cash Opname. Browse By Category RumusanMasalah. Dalam penulisan karya tulis makalah ini, penulis menyusun sistematika makalah yang terdiri dari Hakikat dan Filsafat Pancasila sebagai dasar negara, hubungan pancasila dengan UUD 1945, dan keterkaitan Pancasila dengan HAM dan Demokrasi di Indonesia. DemokrasiPancasila dalam Sistem Pemerintahan . 24 Desember 2019 21:02 Diperbarui: 24 Desember 2019 21:18 2781 0 0 + Laporkan Konten. Laporkan Akun. Lihat foto Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan Pancasilamengandung beberapa aspek dan salah satunya adalah aspek formal. Aspek formal ini terlihat atau nampak pada sila keempat pancasila. Sila keempat dari pancasila tersebut membahasa cara rakyat Indonesia dalam hal menunjuk wakil wakil rakyat di dalam badan badan perwakilan pemerintah Indonesia. Kebenaranadalah aktualisasi atau perwujudan dan terpenuhinya hakekat manusia. Notonagoro menyatakan, sila kedua dari Pancasila mengandung cita-cita kemanusiaan, yang lengkap sempurna memenuhi hakekat manusia. [5] Hakekat yang dimaksud dalam hal ini meliputi: bhinneka-tunggal dan majemuk-tunggal atau monopluralis. ArtikelPublikasi ASPEK PENDIDIKAN DEMOKRASI PADA WAYANG KAMPUNG SEBELAH (Analisis Isi Lakon "Want to be Lurah" dengan Dalang Ki Jlitheng Suparman sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Ar pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Diajukan Oleh: SURYO EKO NUGROHO A 220100026 FAKULTAS STV1R. Demokrasi Pancasila Pengertian, Sistem pemerintahan, tujuan, prinsip, ciri, fungsi, unsur, contoh , sejarah, dasar hukum, masa reformasi Daftar Lengkap Isi Artikel Pengertian Demokrasi PancasilaSejarah Demokrasi PancasilaCiri-Ciri Demokrasi PancasilaPrinsip-Prinsip Demokrasi PancasilaFungsi Demokrasi PancasilaSistem Pemerintahan Demokrasi PancasilaIndonesia adalah Negara yang Berdasarkan Menganut Sistem Permusyawaratan Rakyat MPR.PresidenPengawasan Dewan Perwakilan Rakyat DPR.Menteri NegaraKekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Demokrasi PancasilaTujuan Demokrasi PancasilaDasar Hukum Demokrasi PancasilaContoh Demokrasi PancasilaSebarkan iniPosting terkait Kata demokrasi yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno berasal dari dua suku kata yaitu demos yang memiliki arti rakyat, sedangkan kratos yaitu pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan dari arti kedua kata tadi bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi yang berjalan di Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila sendiri sistem pengorganisasian negara dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu atau pribadi tidak bersifat tetap namun harus bersejajaran dengan tanggung jawab sosial. Pada umumunya impian demokrasi digabungkan dengan impian hidup bangsa Indonesia yang didasari oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada keunggulan dari mayoritas ataupun minoritas. Baca juga Pancasila Pengertian, Sejarah, Makna, Tujuan, Dasar, Bunyi, Fungsi Sejarah Demokrasi Pancasila Periode awal demokrasi Pancasila yaitu dari peristiwa sejarah mengerikan Gerakan 30 September G30S atau sering disebut sebagai G30S / PKI. Pemberontakan G30S menyebabkan perubahan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia pada masa itu. Pada kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno pada waktu itu merupakan berdasarkan konsep Nasakom Nasionalis, Agama, dan Komunis. Yang bertujuan untuk menyatukan semua elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia, namun tidak berhasil. Hal tersebut dapat terjadi akibat tekanan Soekarno pada kelompok yang menciptakan potensi konflik politik baru yang membuat Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Membuat rezim Orde Lama akhirnya runtuh dan Indonesia digantikan oleh rezim baru yang disebut Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Presiden Soekarno yang berdasarkan Surat Komando Sebelas Maret Supersemar, kemudian menjadi penerus Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia Setelah mengambil alih kekuasaan, Presiden Soekarno yang berdasarkan Surat Komando Sebelas Maret Supersemar. Kemudian menjadi penerus Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan secara resmi periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai. Bahkan, pertama kali ketika Orde Baru dibentuk, mereka didukung oleh hampir semua orang Indonesia kecuali kelompok sayap kiri, yang hampir dimusnahkan selama G30S. Banyak orang dari seluruh elemen seperti mahasiswa, pemimpin agama, intelektual, dan sebagainya berharap bahwa. Orde Baru bisa mengembalikan demokrasi Indonesia ke arah yang benar, demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Langkah awal yang diambil Orde Baru dalam proses memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Seperti tujuan dari orde baru itu sendiri untuk memperbaiki cita-cita demokrasi Indonesia yang melenceng dalam kekuasaan Presiden Soekarno selama periode Orde Lama. Baca juga Garuda Pancasila Pengertian, Urutan Lambang, Gambar Salah satu langkah untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama yaitu dengan membatalkan Keputusan MPRS No III/1963 yang berisi mengenai Penunjukan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan kepresidenan kemudian diperbaiki kembali menjadi jabatan pilihan terpilih secara periodik untuk jangka waktu lima tahun. Lalu memperbaiki pula Keputusan MPRS No XIX/1966 yang merupakan penentu peninjauan produk legislatif selama Orde Lama. Atas dasar Keputusan MPRS UU No 19/1964 yang diganti dengan UU No 14/1970 yang berisi tentang mengembalikan independensi peradilan. Badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR-GR juga mengembalikan hak dan fungsi kontrolnya atas cabang eksekutif dan Ketua Dewan Perwakilan. Tidak lagi menjadi menteri di bawah Presiden tetapi memiliki posisi yang sejajar dengan Presiden. Para mantan pemimpin partai politik dalam demokrasi terpimpin ditangkap dan kemudian diasingkan Selain hak Presiden untuk campur tangan di DPR dicabut. Kebebasan didalam pers dan seni juga kembali seperti awal Para mantan pemimpin partai politik dalam demokrasi terpimpin ditangkap dan kemudian diasingkan. Aalah satunya yaitu Soetan Syahrir, tetapi Sjahrir meninggal sebelum ia bisa kembali ke Indonesia. Di bidang ekonomi, Orde Baru juga berusaha mengembalikan sektor ekonomi nasional yang terabaikan selama Orde Lama. Aalah satunya adalah membuka sejumlah besar keran investasi asing untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Yaitu salah satunya Freeport-McMoRan yang menginvestasikan uang di Indonesia pada tahun 1967 untuk mengeksplorasi sumber daya emas di Papua. Periode demokrasi Pancasila memperlihatkan keberhasilan dalam politik, seperti yang dibuktikan oleh keberhasilan mengadakan pemilihan secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Adanya pemilihan reguler memang merupakan awal penentuan Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi Indonesia dan ini telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum 1969. Tepat satu tahun setelah Jenderal Suharto diresmikan sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia pada tahun 1968 atau dua tahun. Setelah diresmikan sebagai Pejabat Presiden pada tahun 1967 dan tiga tahun setelah memperoleh Orde Sebelas Maret. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru yaitu melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Setelah politik dan ekonomi nasional berjalan normal, secara teratur telah menciptakan konsentrasi kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dominasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin jelas, birokrasi menjadi lebih rumit dan membatasi kebebasan masyarakat. Dan juga Kelompok Kerja berubah menjadi organisasi politik yang dominan dalam politik Indonesia. Pemerintahan dibawah kekuasaan Presiden Soeharto secara terbuka diubah menjadi rezim otoriter. Namun kali ini bukan otoritarianisme sayap kiri seperti di era Soekarno, tapi lebih kepada kediktatoran junta militer. Karena militer dapat dimana saja menduduki posisi publik strategis, padahal konon dalam demokrasi seharusnya tidak ada niat militer di dalamnya. Baca juga Pancasila Sebagai Ideologi Negara Masyarakat mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang berjalan di Orde Baru Masyarakat mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang berjalan di Orde Baru. Terdapat kebijakan fusi partai yang membuat semua kalangan nasionalis bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dan semua kalangan Islamis dimasukkan dalam Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan Gotong Karya tetap menjadi organisasi politik non-partai pada saat itu. Posisi non-partai yaitu Golkar menjadi keuntungan bagi Orde Baru, karena hanya Golkar lah yang dapat izin untuk mempunyai administrator sampai ke tingkat desa dan desa. Selain itu pemerintah juga memberlakukan kebijakan monoloyal pada pegawai negeri untuk mengharuskan mereka memilih Golkar dalam setiap pemilihan. Apa yang Miriam Budiardjo sebut sebagai ketidakadilan dalam sistem politik demokrasi Pancasila. Puncak anomali dalam demokrasi Pancasila adalah meluasnya korupsi, kolusi dan nepotisme disingkat KKN dan pembangunan ekonomi tidak dirasakan oleh orang-orang. Yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan seperti pada hari-hari terakhir demokrasi terpimpin. Hasilnya adalah kelompok-kelompok yang melawan Presiden Soeharto semakin kuat, terutama kelompok intelektual seperti pelajar dan pemuda. Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia serta organisasi mahasiswa milik Grup Cipayung mengadakan demonstrasi. Menuntut agar Suharto mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Indonesia. Akhirnya, terus-menerus diterpa gelombang demonstrasi yang membawanya mundur dan kehilangan kepercayaan orang-orang terdekatnya. Presiden Soeharto akhirnya menyatakan pada 21 Mei 1998 atau dikenal sebagai Reformasi 1998 yang juga menandai berakhirnya era demokrasi Pancasila. Baca juga Pancasila Sebagai Dasar Negara Makna, Fungsi, Contoh, Dasar Hukum Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila Dibawah ini merupakan ciri-ciri dari demokrasi pancasila, yaitu Pemerintah melangkah sesuai konstitusi. Terdapat Pemilu secara berkelanjutan. Adanya penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Merupakan rivalitas dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Ide yang terbaik akan diterima dibanding dari suara terbanyak. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya. Terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat. Sebagai pelaksana dalam pemilihan umum. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Implementasi kebebasan yang bertanggung jawab secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Baca juga Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Fungsi Demokrasi Pancasila Menanggung partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut dalam menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional. Menanggung adanya hubungan yang sama dan seimbang tentang lembaga negara. Menanggung tetap berdirinya hukum yang berasal dari Pancasila. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila Landasan formal dari Republik Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945 dan Keputusan-keputusan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat didalam UUD 1945 yaitu berjumlah tujuh sendi pokok, yaitu diantaranya Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Hukum. Negara Indonesia merupaan negara yang tata aturnya berdasarkan hukum. Maka dari itu baik pemerintah maupun institusi-institusi negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Baca juga Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Indonesia Menganut Sistem Konstitusional. Sistem konstitusional dalam hal ini lebih menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum lainnya. Yang merupakan pokok konstitusional itu sendiri, seperti TAP MPR dan Undang-Undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara tertinggi berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Maka demikian MPR merupakan lembaga negara tertinggi sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia. Presiden Dibawah MPR, Presiden merupakan pelaksana pemerintah negara tertinggi. Presiden yang selain disahkan oleh MPR juga harus patuh dan bertanggung jawab kepada MPR. Atau Presiden juga merupakan Mandataris MPR yang harus menjalankan keputusan-keputusan yang diambil oleh MPR. Baca juga Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Presiden tidak bertanggung jawab atas DPR, namun DPR memonitor pelaksanaan instruksi yang dipegang oleh Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Namun untuk meresmikan undang-undang Presiden wajib memiliki persetujuan dari DPR. Menteri Negara Sistem kabinet di Indonesia adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Dimana kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, namun mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri bertugas menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada dibawah koordinasi presiden. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas. Kepala negara tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR, namun bukan pula diklator, artinya bahwa kekuasaan tidak terbatas. Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak bisa dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Sehingga DPR sejajar dengan Presiden. Baca juga Pengertian Filsafat Pancasila Fungsi, Tujuan, Contoh Unsur-Unsur Demokrasi Pancasila Adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya pengakuan akan supremasi hukum. Terdapat pengakuan akan kesamaan diantara warga negara. Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer. Adanya kebebasan berserikat. Tujuan Demokrasi Pancasila Demokrasi pancasila memiliki tujuan yaitu Untuk mempertahankan keutuhan pancalsila. Menjadikan negaranya menjadi lebih maju. Mengatur seemua aspek di masyarakat. Dasar Hukum Demokrasi Pancasila Adapun dasar hukum demokrasi pancasila, yaitu diantaranya Pada sila ke empat pancasila yang berisi mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu Disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik INdonesia yang berkedaulatan rakayat. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang seluruhnya dipilih melalui proses pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Baca juga Nilai Praksis Pancasila Contoh Demokrasi Pancasila Berikut ini merupakan contoh-contoh demokrasi pancasila yang terdapat di kehidupan sehari-hari, yaitu Orang tua yang tidak mendidik keras anaknya. Adanya pembagian tugas pada keluarga. Diskusi kelompok. Musyawarah penentuan ketua kelas. Pemilihan ketua RT atau RW. Adanya gotong royong. Aktif dalam organisasi masyarakat. Saling menghormati dengan tetangga. Pemilihan umum. Mematuhi aturan yang berlaku. Baca juga Pengertian Pancasila Nilai Pancasila dan Pengamalan Sila ke 1, 2, 3, 4, 5 dan Contoh Nilai-Nilai Pancasila Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Penerapan Pancasila dari Masa Ke Masa Nilai Nilai Dasar Pancasila Demikianlah ulasan dari mengenai, semoga bisa bermanfaat. Kelas SMP Kelas VIIIPelajaran PPKNKategori DemokrasiKata Kunci Aspek Formal, Demokrasi Pancasila, Sila Pancasila, Tugas PPKN Pancasila mengandung beberapa aspek dan salah satunya adalah aspek formal. Aspek formal ini terlihat atau nampak pada sila keempat pancasila. Sila keempat dari pancasila tersebut membahasa cara rakyat Indonesia dalam hal menunjuk wakil wakil rakyat di dalam badan badan perwakilan pemerintah Indonesia. Aspek formal ini juga mencakup bagaimana pengaturan permusyawaratan dari wakil wakil rakyat yang bersifat bebas, jujur dan juga terbuka demi untuk menggapai kesepakatan bersama. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. DEMOKRASISecara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratosatau kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan . Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara yang kedaulatannya berada di tanggan – BENTUK DEMOKRASISecara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung demokrasi perwakilanDemokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara secara langsung. Pada demokrasi langsung, lembaga legislative hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan jalannya tidak langsung demokrasi perwakilan, terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya tidak melalui pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga – macam demokrasi yang ada di Indonesia PANCASILADemokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahann rakyat berdasarkan nilai – nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila – sila belum ada kesatuan pendapatan para ahli mengenai rumusan pengertian demokrasi Indonesia secara – pendapat para ahli mengenai pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai Drs. Notonegoro, Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Dardji Darmodiharjo, Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada keperibadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan – ketentuan pembukaan UUD S. Pamudji Demokrasi Pancasila mengandung enam aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menujukan wakil – wakilnya dalam badan – badan perwakilan dan material, yang mengemukakan gambaran manusia, serta mengakui harkat dan martabbat normatif kaidah, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi criteria pencapaian tujuan . optatif, yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak organisasi, yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi kejiwaan, yang menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin TERPIMPIN Pengertian demokrasi terpimpin adalah demokrasi terpimpin pengertian demokrasi terpimpin adalah juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang PARLEMENTERDemokrasi parlementer adalah sebuah system demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama Negara yang menganut system demokrasi ini adalah dengan adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Indonesia pernah mencoba menganut system ini pada saat pertama merdeka tahun LIBERALDemokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik. Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dipemerintahan. Dalam system ini pemilu harus dilaksanakan dengan bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintahan dilakukan secara DEMOKRASI KONSTITUSIONAL / LIBERALCiri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan oleh adanya pemerintah yang demokratis, yang terbatas kekuasaannya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum dalam konstitusi pemerintahan berdasaran konstitusi. Prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dibedakan menjadi 2 demokrasi konstitusional klasik Abad 19 demokrasi konstitusional modern Abad 20 Lihat Politik Selengkapnya

aspek formal demokrasi pancasila tampak pada